KPU Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Triwulan III Tahun 2025

Limboto, 25 September 2025 – KPU Kabupaten Gorontalo pada Kamis pukul 10.15 Wita, jajaran penyelenggara pemilu, pengawas, hingga perwakilan aparat keamanan mulai berdatangan menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahuwa, S.T., ini menjadi salah satu agenda penting menjelang pleno pemutakhiran data pemilih yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Kehadiran berbagai pihak mulai dari Bawaslu, Dinas Dukcapil, TNI, Polri, hingga perangkat pengawas menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya, Windarto menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan langkah konkret untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam data pemilih. Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. “Dengan rapat koordinasi ini, kita dapat saling bertukar informasi, baik dari kepolisian, TNI, maupun Dukcapil, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid,” ujarnya.

Lebih lanjut, Windarto mengingatkan tentang adanya potensi permasalahan yang sering muncul, seperti temuan daftar pemilih ganda. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi jalannya Pemilu 2029 mendatang. Karena itu, ia berharap forum koordinasi ini bisa menjadi wadah pemecahan masalah sekaligus acuan pelaksanaan pleno triwulan ketiga.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Ka’aba, S.T., menyampaikan catatan penting yang menjadi perhatian pihaknya. Ia menyoroti adanya pemilih yang tidak dikenal, tidak berdomisili, bahkan sudah meninggal dunia namun masih tercatat dalam daftar pemilih. “Jumlah pemilih yang tidak dikenal ini cukup banyak, sehingga perlu dipetakan agar tidak masuk dalam daftar pemilih tetap,” tegasnya.

Alexander juga mengingatkan soal data pemilih dari kalangan TNI dan Polri. Menurutnya, perlu ada kepastian mengenai jumlah personel yang lulus menjadi anggota TNI-Polri, agar tidak terjadi tumpang tindih data. Selain itu, ia menyinggung masalah pemilih yang sudah pindah domisili tetapi masih terdaftar di daerah asal. Hal tersebut, jika tidak diperbaiki, berpotensi menimbulkan persoalan saat hari pemungutan suara.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, yang turut hadir, menambahkan perspektif dari sisi administrasi kependudukan. Ia menjelaskan bahwa perpindahan penduduk masuk maupun keluar selalu dicatat, dan RT/RW diwajibkan melaporkan setiap perubahan agar data bisa diperbarui secara cepat. “Kami juga memiliki tim khusus untuk mengantisipasi dan mendata masyarakat yang keluar masuk desa, sehingga data kependudukan lebih mutakhir,” ungkapnya.

Muchtar juga menyinggung maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi KTP. Ia menegaskan bahwa layanan aktivasi sebenarnya bisa dilakukan langsung di Dukcapil tanpa perantara. Menurutnya, tidak sedikit pula terjadi manipulasi data untuk kepentingan pribadi, misalnya mematikan data orang lain demi mendapatkan warisan atau menikah lagi. “Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai bersama karena sangat memengaruhi keabsahan data kependudukan,” tambahnya.

Dari unsur kepolisian, Ipda Sukri Giola yang mewakili Kabag Ops Polres Gorontalo menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terdapat satu personel Polri yang memasuki masa pensiun, yakni Iptu Frans Damopoli. Ia juga menjelaskan bahwa data resmi terkait anggota Polri yang lulus dapat diperoleh di Biro SDM Polres Gorontalo. “Kami akan terus berkoordinasi dengan bagian SDM untuk memastikan data personel yang pensiun maupun yang baru lulus tetap akurat,” ucapnya.

Sementara itu, dari unsur TNI, Serka Ansar Kelana yang mewakili Dandim 1315/KG menyampaikan bahwa tahun ini ada enam personel yang memasuki masa pensiun. Ia juga menegaskan bahwa terdapat personel bertugas di Kabupaten Gorontalo namun ber-KTP luar daerah. “Data akurat mengenai kelulusan anggota TNI bisa diperoleh langsung di Rindam Manado,” katanya.

Rapat koordinasi yang berlangsung hingga pukul 12.35 Wita ini berjalan lancar dan kondusif. Diskusi yang terjadi menggambarkan betapa pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas demokrasi. Bagi KPU Kabupaten Gorontalo, kegiatan ini menjadi pijakan penting untuk menyempurnakan data pemilih sebelum memasuki pleno.

Dengan berakhirnya rapat tersebut, seluruh pihak yang hadir menyepakati pentingnya kolaborasi berkelanjutan. Data pemilih yang akurat bukan hanya menjadi kebutuhan teknis pemilu, melainkan juga bagian dari menjaga hak demokrasi setiap warga negara. Dari Limboto, rapat koordinasi itu menjadi catatan bahwa persiapan pemilu bukan sekadar soal logistik, tetapi juga tentang validitas data yang menjadi dasar sahnya suara rakyat.