Kodim 1315 Gorontalo Bersinergi Dengan Pemda Dalam Kegiatan Rapurna TMMD Tahun 2025

Gorontalo, 04 Desember 2025 – Rapat Vicon Rapurna TMMD Ke-46 Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang Makodim 1315 Kabupaten Gorontalo dengan suasana penuh semangat. Pukul 10.00 Wita, acara dibuka secara resmi oleh Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen, Aster Kasad, yang menekankan pentingnya keseragaman persepsi dan evaluasi kesiapan Satgas TMMD menjelang kegiatan 2026.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain H Tony S Junus, Wakil Bupati Gorontalo; Kapten Inf J Tuju, Pasi Pers Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo; para Danramil jajaran Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo; Irman Mohopu, anggota DPRD; serta Dedi Yahyang yang mewakili Kepala Bappeda. Kehadiran mereka menegaskan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan terpadu di desa-desa.

Paparan pertama disampaikan oleh Dr Purwanto, SE, MSc, dari Direktorat Dana Transfer Khusus DJPK. Dalam paparannya, Dr Purwanto menjelaskan mekanisme alokasi Belanja Bantuan Keuangan (BBK) dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ke desa, yang selanjutnya dijalankan bekerja sama dengan TNI untuk mendukung kegiatan TMMD. Berdasarkan data Perubahan APBD TA 2025, dari 427 pemerintah daerah, terdapat peningkatan nilai BBK ke desa sebesar Rp162,37 miliar dengan rata-rata Rp380 juta per daerah. Meskipun demikian, sebanyak 295 daerah tidak melakukan penyesuaian, 47 daerah mencatat kenaikan, dan 85 daerah mengalami penurunan.

Lebih lanjut, Dr Purwanto memaparkan bahwa peningkatan BBK tercatat sebesar Rp 10,4 miliar di tingkat provinsi dan Rp 152,9 miliar di tingkat kabupaten, sementara pemerintah kota mengalami penurunan sebesar Rp0,9 miliar. Namun, porsi BBK yang secara khusus digunakan untuk mendukung TMMD sulit dipisahkan karena tercampur dengan jenis BBK lainnya, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Paparan ini memberikan gambaran jelas mengenai dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap program TMMD.

Selanjutnya, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH.,M.Han, Direktur Utama Perum Bulog, memberikan paparan mengenai penguatan ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan ketersediaan komoditas pangan pokok, terutama beras, melalui optimalisasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga menghadapi potensi gejolak harga dan bencana. Bulog juga tengah melakukan modernisasi sistem logistik, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan integrasi transportasi darat dan laut.

Dalam sesi berikutnya, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menegaskan bahwa PMD atau Program Mobilisasi Desa merupakan program terpadu antara TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya. Program ini meliputi kegiatan fisik dan nonfisik dengan tujuan mempercepat pembangunan di desa-desa tertinggal, terpencil, dan perbatasan. PMD juga berperan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI, membantu pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI–Rakyat.

Evaluasi pelaksanaan PMD mengungkapkan beberapa kendala, antara lain sasaran yang belum sepenuhnya tercapai, keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, ketidaksesuaian regulasi daerah, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan PMD ke depan membutuhkan pendekatan yang adaptif, inklusif, berbasis data, memperkuat partisipasi masyarakat, dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Terkait kesiapan PMD tahun 2026, dipaparkan bahwa dari total 200 Satgas PMD, sebanyak 169 Satgas telah siap, sedangkan 31 Satgas belum siap. Rincian kesiapan menunjukkan 116 Satgas telah mendapat dukungan anggaran, 13 Satgas dukungannya masih kurang, 12 Satgas masih berkoordinasi, 15 Satgas sedang menyelesaikan administrasi, dan 9 Satgas memutuskan mundur. Kegiatan PMD tahun 2026 akan terbagi menjadi empat gelombang: PMD 127, 128, 129, dan 130 dengan jadwal pelaksanaan mulai Februari hingga November 2026.

Dalam penekanan dan harapannya, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menegaskan pentingnya perencanaan yang tepat sasaran, partisipasi aktif masyarakat sejak perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, serta dorongan inovasi dan kreativitas. Semua ini ditujukan agar PMD lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan Vicon ini sekaligus menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait guna mendukung kelancaran program TMMD di masa mendatang.